Keuangan Daerah

Program studi D-III Keuangan Daerah memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip dasar keuangan, manajemen keuangan di tingkat daerah, dan prosedur-prosedur administratif terkait keuangan publik. Berikut adalah gambaran umum tentang apa yang dipelajari dalam program D-III Keuangan Daerah:

1. Akuntansi Keuangan: Memahami dasar-dasar akuntansi, penyusunan laporan keuangan, serta prinsip-prinsip pengelolaan anggaran pada tingkat daerah.
2. Manajemen Keuangan Daerah: Mempelajari teknik-teknik pengelolaan keuangan pada tingkat pemerintah daerah, termasuk perencanaan anggaran, pengawasan belanja, dan pelaporan keuangan.
3. Pajak dan Retribusi Daerah: Memahami peraturan perpajakan dan retribusi daerah, serta teknik-teknik pengumpulan dan pengelolaannya.
4. Hukum Keuangan Daerah: Mempelajari regulasi hukum terkait keuangan daerah, termasuk perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan publik.
5. Pengelolaan Aset Daerah: Memahami prinsip-prinsip pengelolaan aset daerah, termasuk inventarisasi, pemeliharaan, dan manajemen risiko terkait aset.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah: Mempelajari prinsip-prinsip perencanaan pembangunan ekonomi dan sosial pada tingkat daerah, serta penganggaran yang mendukung rencana pembangunan tersebut.
7. Audit Keuangan: Memahami teknik-teknik audit keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan keuangan daerah.
8. Etika dan Integritas dalam Keuangan Publik: Mempelajari prinsip-prinsip etika dan integritas dalam pengelolaan keuangan publik, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas.
9. Sistem Informasi Keuangan Daerah: Mempelajari penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk sistem informasi akuntansi dan pelaporan keuangan.
10. Kebijakan Fiskal dan Perekonomian Daerah: Memahami kebijakan fiskal dan ekonomi yang berlaku pada tingkat daerah, serta dampaknya terhadap keuangan daerah.

Lulusan program D-III Keuangan Daerah dapat bekerja di berbagai instansi pemerintah daerah, kantor pajak, badan keuangan daerah, dan lembaga-lembaga terkait keuangan publik. Mereka dapat menempati posisi seperti staf keuangan daerah, asisten akuntan, staf pajak, atau pengelola aset daerah.