Hukum Administrasi Negara

Program Studi Hukum Administrasi Negara pada tingkat Sarjana (S1) adalah program pendidikan yang fokus pada studi hukum yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan, peraturan, dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Program ini membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam tentang sistem hukum administrasi negara, hukum administrasi publik, dan aspek hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Berikut adalah gambaran umum tentang topik-topik yang biasanya dipelajari dalam program studi Hukum Administrasi Negara (S1):

1. Hukum Administrasi Publik: Mempelajari prinsip-prinsip dasar hukum yang mengatur administrasi publik, termasuk kewenangan, tanggung jawab, dan tugas pemerintah.

2. Pemerintahan dan Konstitusi: Mengkaji hubungan antara pemerintah, konstitusi, dan peraturan dasar negara dalam konteks hukum administrasi.

3. Peraturan dan Kebijakan Publik: Mempelajari pembuatan, implementasi, dan penegakan peraturan dan kebijakan publik dalam administrasi pemerintahan.

4. Hukum Peradilan Administrasi: Memahami sistem peradilan administrasi yang mengatur sengketa administrasi antara pemerintah dan individu atau entitas hukum.

5. Pemerintahan Daerah: Mengkaji hukum yang mengatur otonomi daerah, struktur pemerintahan daerah, dan peran pemerintahan daerah dalam administrasi negara.

6. Hukum Kepegawaian dan ASN: Mempelajari hukum yang berkaitan dengan kepegawaian dalam administrasi publik, termasuk rekrutmen, kinerja, dan peraturan pegawai negeri sipil (ASN).

7. Hukum Perizinan dan Izin: Mengkaji hukum perizinan dan izin dalam konteks administrasi pemerintahan, termasuk perizinan usaha, perizinan lingkungan, dan izin lainnya.

8. Hukum dan Etika Birokrasi: Memahami etika dalam birokrasi, prinsip-prinsip pelayanan publik, dan tanggung jawab birokrat dalam melayani masyarakat.

9. Hukum dan Kebijakan Lingkungan: Mempelajari hukum lingkungan dan peraturan yang mengatur perlindungan lingkungan dalam administrasi negara.

10. Hukum Hak Asasi Manusia dalam Administrasi: Mengkaji hukum yang mengatur hak asasi manusia dan perlindungannya dalam administrasi pemerintahan.

11. Hukum Transparansi dan Akses Informasi: Memahami hukum yang berkaitan dengan transparansi pemerintahan, hak masyarakat untuk mengakses informasi, dan keterbukaan pemerintahan.

12. Hukum Perpajakan: Mengkaji hukum perpajakan dalam konteks administrasi negara, termasuk perpajakan warga negara dan perusahaan.

13. Hukum Pemerintahan Elektronik (E-Government): Memahami hukum yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan.

14. Pengantar Hukum: Memahami prinsip-prinsip dasar hukum, sistem hukum, dan terminologi hukum.

15. Metodologi Penelitian Hukum: Mempelajari keterampilan penelitian hukum dan cara melakukan penelitian independen dalam konteks hukum administrasi negara.