Kebijakan Publik
No. Prodi A1200
Tingkat Prodi Kebijakan Publik (S2)
Strata S2
Gelar Magister Sosial
Singkatan Gelar M.Sos
Rumpun Ilmu Politik
Sub rumpun

Program studi Kebijakan Publik tingkat Master (S2) membahas berbagai aspek kebijakan dan pemerintahan, memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana kebijakan publik dibuat, diimplementasikan, dan dievaluasi. Berikut adalah gambaran umum tentang topik-topik yang mungkin dipelajari dalam program studi Kebijakan Publik S2:

  1. Teori Kebijakan Publik: Memahami teori-teori dasar dalam kebijakan publik, termasuk analisis kebijakan, proses pembuatan kebijakan, dan model-model pengambilan keputusan.
  2. Metode Penelitian Kebijakan: Mempelajari metode penelitian kualitatif dan kuantitatif yang digunakan dalam menganalisis kebijakan publik, termasuk survei, studi kasus, analisis statistik, dan analisis kebijakan.
  3. Analisis Kebijakan Publik: Belajar menganalisis isu-isu kebijakan kontemporer, merumuskan masalah kebijakan, menilai dampak kebijakan, dan merancang solusi kebijakan yang efektif.
  4. Ekonomi Kebijakan Publik: Memahami konsep-konsep ekonomi yang diterapkan dalam kebijakan publik, termasuk analisis biaya-manfaat, efisiensi alokasi sumber daya, dan dampak ekonomi dari kebijakan.
  5. Kebijakan Sosial: Mempelajari kebijakan-kebijakan terkait dengan kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan, serta penanganan masalah sosial seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan pelecehan.
  6. Kebijakan Lingkungan: Mempelajari isu-isu lingkungan, keberlanjutan, dan kebijakan energi, termasuk strategi mitigasi perubahan iklim dan pelestarian sumber daya alam.
  7. Kebijakan Keamanan dan Pertahanan: Mempelajari kebijakan-kebijakan terkait dengan keamanan nasional, pertahanan, diplomasi, dan strategi kebijakan luar negeri.
  8. Manajemen Publik: Mempelajari prinsip-prinsip manajemen organisasi sektor publik, termasuk perencanaan strategis, penganggaran, sumber daya manusia, dan evaluasi kinerja.
  9. Hukum dan Etika Kebijakan Publik: Mempelajari kerangka kerja hukum yang mengatur pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik, serta pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan kebijakan.
  10. Kebijakan Internasional: Mempelajari kebijakan luar negeri, diplomasi, organisasi internasional, dan kerjasama antarnegara dalam merespon tantangan global.
  11. Kebijakan Inovasi dan Teknologi: Mempelajari peran inovasi dan teknologi dalam pembentukan kebijakan, termasuk kebijakan terkait dengan riset dan pengembangan, teknologi informasi, dan industri kreatif.
  12. Komunikasi Kebijakan Publik: Belajar tentang strategi komunikasi yang efektif dalam menyampaikan kebijakan publik kepada masyarakat, termasuk media sosial, advokasi, dan kampanye publik.

Program studi S2 Kebijakan Publik bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu kebijakan kontemporer dan melatih mahasiswa untuk menjadi pemimpin yang efektif dalam merancang dan melaksanakan kebijakan publik. Kurikulum dapat bervariasi antar institusi.

Lulusan program Kebijakan Publik tingkat Master (S2) memiliki pemahaman mendalam tentang proses pengambilan keputusan publik, analisis kebijakan, manajemen publik, dan isu-isu sosial-ekonomi. Dengan latar belakang pendidikan ini, ada berbagai proyeksi karir yang dapat dikejar oleh lulusan S2 Kebijakan Publik, termasuk:

  1. Peneliti Kebijakan: Bekerja di lembaga penelitian atau think tank untuk melakukan penelitian tentang isu-isu sosial, ekonomi, atau politik yang berkaitan dengan kebijakan publik. Penelitian ini dapat membentuk dasar bagi pengambilan keputusan pemerintah.
  2. Pemimpin Proyek Pengembangan: Menjadi pemimpin proyek di lembaga pembangunan internasional atau LSM yang terlibat dalam proyek-proyek pembangunan sosial dan ekonomi di tingkat nasional atau internasional.
  3. Konsultan Kebijakan: Bekerja sebagai konsultan independen yang memberikan saran kepada pemerintah, organisasi non-pemerintah, atau perusahaan swasta dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan publik.
  4. Manajer Kebijakan Publik: Menjadi manajer kebijakan di departemen pemerintah, LSM, atau perusahaan swasta, bertanggung jawab atas pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik.
  5. Pengajar atau Peneliti di Perguruan Tinggi: Mengajar di universitas atau institusi pendidikan tinggi, memberikan pengetahuan dan wawasan tentang kebijakan publik kepada mahasiswa, sambil melakukan penelitian akademik.
  6. Spesialis Kebijakan Lingkungan: Fokus pada kebijakan lingkungan dan berkontribusi pada pelestarian sumber daya alam dan penanganan perubahan iklim melalui analisis kebijakan dan advokasi.
  7. Pakar Analisis Data Kebijakan: Menggunakan keterampilan analisis data untuk menggali wawasan dari data yang relevan dengan kebijakan publik, membantu pengambilan keputusan berdasarkan bukti empiris.
  8. Koordinator Program Kesejahteraan Masyarakat: Bertanggung jawab atas perencanaan, pengembangan, dan implementasi program-program kesejahteraan masyarakat untuk membantu kelompok rentan dalam masyarakat.
  9. Manajer Pengembangan Organisasi Non-Pemerintah: Memimpin dan mengelola organisasi non-pemerintah yang berfokus pada isu-isu sosial, mengembangkan proyek-proyek yang mendukung komunitas dan mengadvokasi perubahan kebijakan.
  10. Manajer Kebijakan Keamanan dan Pertahanan: Terlibat dalam pengembangan, analisis, dan implementasi kebijakan keamanan nasional dan pertahanan, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Kampus Tempat Akreditasi Selengkapnya
Universitas Airlangga Jawa Timur (Surabaya) A Detail
Universitas Padjadjaran Jawa Barat (Sumedang) A Detail
Universitas Cenderawasih Papua (Jayapura) B Detail
Sekolah Tinggi Kepemerintahan Dan Kebijakan Publik Jawa Barat (Bogor) tidakterakreditasi Detail

Dapatkan layanan psikologi terpercaya

IDENTIFIKASI MINAT BAKAT

UNTUK KUALITAS HIDUP LEBIH BAIK

Pastikan memilih karir yang tepat lebih dini, untuk kehidupan anda selanjutnya

Hasil survey membuktikan, 65% mahasiswa mengaku kurang cocok dengan jurusan perkuliahan yang sedang mereka jalani saat ini (kesalahan memilih jurusan).

  • Program Studi di Perguruan Tinggi
  • Perencanaan Karir
  • Pemilihan Jurusan di SMA/SMK
Selengkapnya