Ilmu Pemerintahan
| Ilmu Pemerintahan | |
| No. Prodi | A1095 |
| Tingkat Prodi | Ilmu Pemerintahan (S3) |
| Strata | S3 |
| Gelar | Doktor Pemerintahan |
| Singkatan Gelar | Dr.P |
| Rumpun | Ilmu Sosial Humaniora |
| Sub rumpun | Ilmu Politik |
Program Studi Ilmu Pemerintahan tingkat doktor (S3) adalah program pendidikan tingkat lanjut yang dirancang untuk menghasilkan para ahli dalam bidang ilmu pemerintahan. Program ini biasanya sangat khusus dan menekankan penelitian, pemahaman teoritis, dan kemampuan analisis yang mendalam dalam berbagai aspek pemerintahan. Berikut adalah beberapa topik umum yang dipelajari dalam program studi Ilmu Pemerintahan tingkat doktor:
- Teori & Konsep Pemerintahan: Mahasiswa memahami dasar-dasar teoritis ilmu pemerintahan, termasuk teori-teori politik yang mendasari struktur dan fungsi pemerintahan. Mereka juga dapat mempelajari perkembangan teori politik modern.
- Hukum Administrasi Negara: Mempelajari kerangka hukum yang mengatur kegiatan pemerintahan, termasuk prinsip-prinsip hukum administrasi, prosedur hukum dalam pengambilan keputusan pemerintah, perlindungan hukum bagi warga negara, dan aspek hukum lainnya yang terkait dengan pemerintahan.
- Pemerintahan Lokal dan Daerah: Mahasiswa memahami struktur, fungsi, dan peran pemerintah di tingkat lokal dan daerah. Ini mencakup studi tentang otonomi daerah, pemerintahan lokal, dan kebijakan regional.
- Kebijakan Publik: Program ini membahas proses pembuatan kebijakan, analisis kebijakan, dan implementasi kebijakan publik. Mahasiswa memahami bagaimana kebijakan dipengaruhi oleh aktor-aktor politik dan sosial.
- Pemerintahan Elektronik (E-Government): Mahasiswa dapat mempelajari penerapan teknologi informasi dalam pemerintahan untuk meningkatkan layanan publik, transparansi, dan efisiensi.
- Politik Komparatif: Mahasiswa dapat membandingkan berbagai sistem politik dan pemerintahan di berbagai negara, memahami perbedaan dan persamaan dalam struktur politik dan budaya politik.
- Manajemen Publik: Ini mencakup studi tentang manajemen organisasi sektor publik, penganggaran publik, dan tata kelola yang efisien dalam konteks pemerintahan.
- Kebijakan Global dan Hubungan Internasional: Program ini bisa mencakup topik-topik terkait kebijakan global, diplomasi, kerja sama internasional, dan peran negara dalam politik internasional.
- Teori Kepemimpinan: Mahasiswa mempelajari berbagai teori kepemimpinan dan praktik kepemimpinan dalam pemerintahan, termasuk kepemimpinan transformasional dan etika kepemimpinan.
- Kajian Khusus dalam Pemerintahan: Program ini memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa untuk mengkhususkan diri dalam bidang tertentu dalam ilmu pemerintahan sesuai minat mereka, seperti pemerintahan perkotaan, kebijakan lingkungan, atau kebijakan sosial.
- Etika dan Tanggung Jawab Sosial: Mahasiswa juga dapat mempelajari isu-isu etika dalam pemerintahan, serta tanggung jawab sosial pemerintah terhadap masyarakat.
Selama program S3 dalam Ilmu Pemerintahan, mahasiswa diharapkan untuk mengembangkan kemampuan penelitian yang kuat dan membuat kontribusi ilmiah yang berharga dalam bidang ilmu pemerintahan.
Lulusan Program Studi Ilmu Pemerintahan (S3) memiliki berbagai peluang karir di berbagai sektor, terutama di bidang pemerintahan, kebijakan publik, riset, dan pengembangan strategi. Berikut adalah beberapa proyeksi karir yang mungkin relevan untuk lulusan program ini:
- Akademisi dan Dosen: Lulusan S3 Ilmu Pemerintahan dapat menjadi akademisi di universitas atau dosen di lembaga pendidikan tinggi. Mereka dapat mengajar, melakukan penelitian, dan berkontribusi pada pemahaman dan pengembangan ilmu pemerintahan.
- Konsultan Kebijakan: Bekerja sebagai konsultan kebijakan untuk perusahaan swasta, organisasi nirlaba, atau lembaga pemerintah. Mereka membantu dalam merancang, menganalisis, dan merekomendasikan kebijakan publik.
- Pegawai Tinggi Pemerintah: Menjabat dalam peran eksekutif pemerintah tingkat tinggi seperti direktur, kepala departemen, atau pejabat pemerintah lainnya yang bertanggung jawab atas perencanaan kebijakan dan pengambilan keputusan strategis.
- Penasihat Politik: Memberikan saran kepada pemimpin politik, kandidat, atau partai politik dalam hal perencanaan kebijakan, kampanye, atau strategi politik.
- Pengembang Kebijakan: Terlibat dalam perencanaan, analisis, dan pengembangan kebijakan pemerintah di berbagai tingkatan, termasuk kebijakan lingkungan, pendidikan, kesehatan, atau ekonomi.
- Manajer Proyek Pemerintah: Bertanggung jawab atas manajemen dan pelaksanaan proyek-proyek pemerintah yang melibatkan berbagai kebijakan dan inisiatif.
- Peneliti Kebijakan: Bekerja di lembaga penelitian atau think tank yang melakukan penelitian tentang masalah-masalah kebijakan publik dan memberikan rekomendasi kebijakan.
- Kepala Organisasi Nirlaba: Memimpin organisasi nirlaba yang fokus pada isu-isu sosial, lingkungan, atau kesejahteraan masyarakat.
- Pengembang Strategi Bisnis: Bekerja di perusahaan swasta sebagai pengembang strategi bisnis yang memahami regulasi pemerintah dan berkontribusi pada perencanaan dan pertumbuhan perusahaan.
- Konsultan Manajemen Publik: Memberikan konsultasi dalam hal manajemen publik, termasuk perencanaan strategis, manajemen sumber daya manusia, dan pengembangan kapasitas organisasi.
- Kepala Departemen Keamanan Nasional: Bekerja di sektor keamanan nasional dan berkontribusi pada perencanaan, analisis risiko, dan kebijakan keamanan nasional.
| Kampus | Tempat | Akreditasi | Selengkapnya |
|---|---|---|---|
| Institut Pemerintahan Dalam Negeri | Jawa Barat (Sumedang) | B | Detail |
IDENTIFIKASI MINAT BAKAT
UNTUK KUALITAS HIDUP LEBIH BAIK
Pastikan memilih karir yang tepat lebih dini, untuk kehidupan anda selanjutnya
Hasil survey membuktikan, 65% mahasiswa mengaku kurang cocok dengan jurusan perkuliahan yang sedang mereka jalani saat ini (kesalahan memilih jurusan).
Selengkapnya